Malra,malukuupdate.com - Ketua DPRD Maluku Tenggara, Albert Efruan mengatakan pihaknya mendukung pemekaran 15 Daerah Otonom Baru. 

Dukkungan Efruan disampaikan dalam rapat kerja yang diselenggarakan Komisi I DPRD Maluku dengan pemerintah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Maluku di Ambon, Selasa.

Baca Lainnya :

• Sambut Bulan Ramadhan 1443 Hijriah Polres Tanimbar Apel Pasukan Ops Keselamatan Siwalima 20220
• Sudah Ditetapkan Sebagei Tersangka Dugaan Korupsi Warga Heran, Emanratu Masih Bebas Berkeliaran 0
• Ada Oknum Kasat Di Polres KKT Perlakukan Tahanan Secara Istimewa Kapolda Diminta Mengambil Tindakan0
• Mantan Kades,Sekdes dan Bendahara Meyano Das di tuntut 4 Hingga 5 Tahun Penjara. 0
• Skandal Rp9,3 Miliar Catut Nama Polres Kabankeu Pemkab KKT Ancam Pecat Dua PNS Non Job0

Pertemuan ini dilakukan oleh Komisi I DPRD Provinsi Maluku bersama selurh tim pemekaran dan pemerintah daerah untuk membicarakan kesiapan dan perjuangan 15 DOB di Maluku ini dalam membentuk provinsi dan kabupaten/kota baru di Maluku.

Menurut polotisi muda partai Gerindra ini bahwa pertemuan yang digelar untuk mengetahui kesiapan dan perjuangan tim pemekaran dalam proses yang dilakukan untuk membentuk DOB di Maluku, sekaligus mengetahui secara detail syarat dan ketentuan sesuai aturan yang berlaku.

Rapat bersama tim pemekaran ini digelar di ruang paripurna DPRD Maluku, dan ikut dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Provinsi Maluku, Semuel Huwae, Karo Pemerintahan Pemprov Maluku, Pimpinan DPRD Kabupaten dan kota, hadir juga Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara M Kudubun dan Juga Wakil Ketua Ketua II DPRD Malra Yohanis Bosco Renwarin yang juga merupakan Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Maluku Tenggara.

Pemekaran DOB ini, berdasarkan paparan tim pemekaran, sebagian dari calon DOB belum direstui oleh Bupati dan DPRD setempat. Seperti sejumlah calon DOB di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Dari data yang dihimpun terdapat 15 calon Daerah Otonim Baru di Provinsi Maluku yang telah mengajukan usulan pemekaran wilayah.

Ke-15 calon DOB itu masing-masing Provinsi Maluku Tenggara Raya, Kabupaten Lease, Kabupaten Kepulauan Terselatan, Kabupaten Wakate dan Gorom, Kota Bula, Kabupaten Kei Besar, dan Kabupaten Aru Perbatasan.

Kemudian ada Kabupaten Tanimbar Utara, Kabupaten Seram Utara Raya, Kabupaten Jazirah Leihitu, Kabupaten Tala Batai, Kabupaten Buru Kayeli, Kota Kepulauan Huamual, Kawasan Khusus Kota Banda, dan Kabupaten Tanimbar Utara.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono dalam kesempatan berkunjung di Ambon mengatakan, rencana pemekaran sejumlah DOB di Papua akan menjadi pintu masuk untuk pemekaran 13 daerah otonomi baru di Maluku.

Nono mengaku, terkait usulan pemekaran 13 DOB di Maluku  telah dibicarkan juga saat bertemu bertemu dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

Dalam pertemuan itu, Nono meminta pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membuka pemekaran daerah otonomi baru di Maluku.

“Saya sudah bertemu dengan Wapres bagaimana dibuka pintu moratorium agar 13 daerah otonomi baru di Maluku bisa berproses,” ujarnya.

Usulan 13 daerah otonomi baru di Maluku juga sudah diajukan kembali ke pemerintah pusat untuk dapat dipertimbangkan. “Sudah diajukan lagi, ada tambahan pengembangan DOB dari Wagub. Saya belum lihat isinya, tapi tadi baru saya terima dari Wagub atas nama Gubernur," kata Nono.

Ia pun berharap dengan dibuka kembali moratorium daerah otonomi baru di Papua akan menjadi pintu masuk untuk daerah-daerah lain khususnya di Maluku.

"Politisi muda Partai Gerindra ini menghimbau agar masyarakat dapat mendukung segala upaya demi maluku yang maju dan cerdas," tutupnya. (BR)