Dobo, malukuupdate.com,-Komisioner Bawaslu Republik Indonesia Devisi Pengawasan dan Sosialisasi Mochamad Afifuddin, menghadiri kegiatan deklarasi pilkada damai di kabupaten Kepulauan Aru, di Dobo, Selasa (10/11).

Deklarasi pilkada damai yang dilakukan di gedung kesenian Sita Kena Dobo dihadiri kedua pasangan calon bupati dan wakil Bupati yang akan mengikuti pilkada di kabupaten tersebut yakni, Johan Gonga - Muin Sogalrey dan Timotius Kaidel - Lagani Karnaka.

Selain itu juga dihadiri komisioner Bawaslu Maluku Paulus Titaley, Kepala Sekretariat Bawaslu Maluku Nurbandy Latarissa, Penjabat  Bupati Kepulauan Aru Rosmida Soamole, Ketua DPRD Aru Udin Belsigaway, Kapolres Aru AKBP Eko Budiarto, Danlanal Aru Letkol Laut (P) Rama Remiear Putra, Ketua Bawaslu Aru Amran Bugis bersama anggota.

Baca Lainnya :

• Refra; Pembahasan RAPBD 2021 Penting Untuk Rakyat Maluku0
• Berkas Perkara Ketua DPRD Aru Dilimpahkan Ke Kejari0
• Ketua DPRD Aru Ditetapkan Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pilkada2
• Polres Aru Gelar Rakor Bahas Tahapan Pilkada Serentak0
• Gubernur Maluku Letakkan Batu Pertama pembangunan SMK Perikanan Malra 0

Begitu juga Perwira Penghubung Kodim 1503/Tual Mayor Arm La Musa, Danramil 1503-04/Jerol Kapten Inf Dody Masaoy, Staf Ahli Bupati Kep Aru serta pimpinan OKP, ormas dan tokoh masyarakat.

Deklarasi pilkada damai dibacakan para peserta Pilkada secara bersama-sama yakni siap menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi tahapan Pilkada Kepulauan agar Aru berlangsung jujur, adil, berkualitas, berintegritas bermartabat dan sehat. 

Selain itu, melaksanakan kampaye pilkada dengan tertib, damai tanpa hoax (berita bohong), tanpa politisasi SARA, politik uang serta selalu mematuhi protokol kesehatan dan pengendalian penyebaran Covid-19 saat penyelenggaraan Pilkada.

Setiap kontestan berperan aktif menjaga kondusifitas kamtibmas dalam pelaksanaan Pilkada Bupati-Wakil Bupati serta tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Komisioner Bawaslu RI Mochamad Afifuddin menyatakan deklarasi damai bukan semata-mata bermakna yang besar untuk tidak memecah-belah tetapi menyatukan berbagai perbedaan.

"Diharapkan seluruh proses pilkada berjalan dengan baik sehingga hasil yang dicapai baik pula. Kita harus bersama-sama melawan kampanye hitam dan tidak sesuai aturan perundang-undangan," tandasnya.

Ditambahkan, pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan di 270 kabupaten/kota dan 19 provinsi di Indonesia. Pelaksanaan pilkada harus tetap mengedepankan protokol kesehatan sehingga dapat memutus penyebaran Covid-19.

Pengawasan yang ada pada Bawaslu sangatlah luas dan mencapai semua lini termasuk ASN yang tidak netralitas, namun tetap dilandasi koordinasi dengan KASN sebagai lembaga yang membawahinya.

"Dalam laporan pengawasan yang paling dominan dan tertinggi tingkat pelanggarannya yakni masalah netralitas ASN diikuti Daftar pemilih tetap (DPT) dan politik uang,". (*)