Rattisa; "Betul skali, Berhasil Ciptakan Tanimbar Urutan Satu Kemiskinan Extrim Se Maluku

Saumlaki,malukuupdate.comm - Keberhasilan yang diungkap Bupati KKT pada saat paripurna DPRD di luar parameter baku yang digunakan untuk mengukur keberhasilan seorang Gubernur/Bupati/Walikota dalam memajukan dan mensejahterahkan masyarakat suatu daerah yang dipimpinnya.

Baca Lainnya :

• Batal Jadi PH, Makaria Weleurat Malah Memojokkan ILO0
• Satlantas Polres Tanimbar Disiplinkan Pengendara Bermotor0
• Sentuhan Humanis Lanud - Satradar 245 di Bulan Puasa. 0
• Kejari Tual Mediasi Pelaku dan Korban di Rumah Restorative Justice0
• Bodewin Wattimena Bagikan 1000 Paket Sembako Bantuan dari Gubernur ke Masyarakat Kariu & Aboru0

Hal itu diungkapkan mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sonny Ratisa kepada media ini di Saumlaki, Kamis.

PF bersama kroni-kroninya diduga menilai diri sendiri dengan menyatakan berhasil memimpin daerah dan rakyat KKT.

Menurutnya, indikator yang digunakan secara Nasional dalam mengukur keberhasilan kepala daerah adalah PDRB, Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia.

"Nah bila kita melihat data Statistik selama 5 tahun kepemimpinan PF, sejumlah indikator diatas sangat buruk. Salah satu contohnya adalah angka pertumbuhan ekonomi daerah KKT pernah turun drastis NEGATIF hingga 0,03 %. Akibatnya menciptakan Kemiskinan Extrim tertinggi se Maluku," uja sumber.

Artinya, ekonomi daerah ini sangat terpuruk selama lima tahun ini.

Pertayaannya kenapa bisa terjadi demikian ? Menurut saya jawabnya adalah karena kebijakan APBD jauh dari Visi Misi dan RPJMD, menciptakan kegiatan yang tidak punya korelasi dengan indikator makro ekonomi, dan tidak memberdayakan pengusaha lokal, dan lebih prioritas kontraktor luar daerah sehingga tidak ada duit yg beredar di daerah ini, bahkan menguap keluar.

Lembaga DPRD sebagai pengawas kebijakan Kepala Daerah dianggap tidak cukup memiliki kemampuan intelektual bahkan 'nyali" ibarat "Macan Ompong" dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. 

"Nyaris selama lima tahun ini, fungsi Legislasi, Pengawasan dan Anggaran, beralih ke pihak Eksekutif (Pemda)," ucapnya. (*)