Saumlaki.malukuupdate.com - Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum memiliki kemandirian keuangan daerah. Daerah ini masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat maupun provinsi melalui dana transfer daerah. Hal itu diakui Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon. Kemandirian keuangan daerah dilihat dari seberapa besar kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa mendanai belanja daerah. 

Sementara PAD yang dianggarkan di tahun 2021 kemarin totalnya Rp980 milyar lebih, terealisasi Rp853 milyar lebih atau mencapai 87,12 persen. Proporsi terbesar pendapatan masih dari dana transfer pusat dan provinsi yang mencapai 97,33 persen. 

Baca Lainnya :

• Soal ANP dan LIN Di Maluku Pemprov : Gubernur Sudah Maksimal Lobi Pempus0
• Ancam Duduki Mapolresta Tual Rahayaan Desak Polres Tangkap dan Adili Pelaku Penembakan0
• Jelang Puasa Akbar, Polres Kepulauan Tanimbar Gelar Apel Kesiapan. 3
• LKPJ Bupati KKT Amburadul Tidak Beraturan0
• Murad Harapkan Daerah 3T Berkembang Sejajar Dengan Daerah Lain0

"Disisi lain PAD kita masih pada proporsi 2,67 persen," bebernya. 

Dengan pencapaian tersebut, maka masalah PAD ini haruslah menjadi perhatian bersama dan membutuhkan langkah nyata mengembangkan kapasitas keuangan daerah, sehingga mendapat solusi nyata dimasa akan datang. 

Kemudian dari sisi belanja, setelah perubahan Rp1 triliun lebih, realisasinya Rp888 milyar lebih atau berkurang 16,36 persen dari rencana semula. Menurut Bupati Fatlolon, apabila dipahami bahwa pelaksanaan APBD adalah kelanjutan dari rencana kerja pemda, maka belanja APBD tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai tema yang diangkat dengan lima prioritas pembangunan diantaranya percepatan pemulihan ekonomi, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, mitigasi bencana dan lingkungan, serta peningkatan pelayanan publik. 

Kritikan pedas datang dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nelson Lethulur. Dia menilai apa yang dipaparkan Bupati tersebut jika dikaji secara makro, terlihat apa yang disampaikan itu banyak yang keliru. Detailnya akan dikaji ketika pembahasan pada tingkat komisi dan banggar.

"Khusus dibidang pemerintahan, kalau kita bicara prinsip dasar pemerintahan, saya anggap ini sebuah kegagalan," tandasnya. 

Menurut dia, tinggal hitungan bulan, masa kepempimpinan bupati dan wakil bupati akan berakhir. Tetapi sampai hari ini, bahkan proses pertangungjawaban bupati yang disampaikan ke DPRD kemarin, pihaknya melihat ketidakadanya disharmonisasi antara keduanya. 

"Sebagai wakil rakyat, kita berharap pemerintahan seperti ini tidak terulang lagi kedepan. Bupati mampu mengemas pemerintahan secara baik dan tidak mengabaikan fungsi tugas wabup. Ini sebagai kritik pedas dan terakhir kepada bupati," tegasnya. (AM)