Nelson; Bupati, jangan Abaikan & Hilangkan Fungsi Wakil Bupati

Saumlaki, malukuupdate.com 

Baca Lainnya :

• Murad Harapkan Daerah 3T Berkembang Sejajar Dengan Daerah Lain0
• Terkait Penembakan Oknum Diduga Bandar Narkoba 0
• Batlajery : 21 April Nanti Kita Akan Paripurna Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati. 0
• Ketemu Chating Bernada Selingkuh, Suami Habisi Nyawa Isteri0
• Mantan Kades, Sekdes dan Bendahara Meyano Das di Putuskan 3 Tahun Penjara. 0

Liaporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran, Evaluasi kinerja keuangan daerah, ditujukan kepada pencapaian kinerja perolehan pendapatan, pengalokasian belanja, dan kinerja pembiayaan dengan menggunakan laporan pengawasan internal DPRD sehingga tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan daerah mendapat Kritikan pihak - pihak tertentu. 

Nelson Lethulur, Anggota DPRD Fraksi Golkar yang dimintai Keterangan usai LKPJ Bupati Petrus Fatlolon, mengkritik keras soal LKPJ yang di sampaikan Bupati pada Selasa (29/03/2022) bertempat di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 

" Saya menilai LKPJ Yang baru saja di Paparkan oleh saudara Bupati terlalu banyak asumsi yang meleset jika kita nilai secara makro, yang pertama kalau dalam aspek pemerintahan yang didalamnya terdapat aspek-aspek atau prinsip-prinsip pemerintahan dasar saya menganggap itu sebagai kegagalan jika dikaji secara sistematis maka terdapat banyak kekeliruan," ujar Nelson.

Ditambahkannya,, LKPJ ini akan dibedah saat Pembahasan di komisi karena dirinya memastikan terdapat banyak kekeliruan. Selain itu, dirinya sedikit menyinggung kehadiran seorang Wakil Bupati Yang tak Pernah muncul dalam Agenda - agenda Pemerintahan semisal Pembahasan APBD maupun Hingga Pembahasan LKPJ terkahir ini. 

" Saya melihat ketidakharmonisasi di tubuh Pemerintahan ini, hal itu nampak jelas ketika Agenda Penting pun tidak pernah di hadiri wakil Bupati, saya berharap Saudara Bupati Dapat mengatur secara baik nilai - nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip dasar Pemerintahan sehingga tidak Mengabaikan Fungsi dan tugas Seorang wakil Bupati," ungkap Nelson.

Menurutnya, banyak kekeliruan yang ada dalam LKPJ saudara Bupati, setelah Kita Masuk Pada Pembahasan Komisi saya pastikan bedah satu persatu, tentu hal ini butuh Ketelitian namun sudah menjadi tugas kita apalagi menyangkut lima Program Prioritas yang telah dieksekusi dengan angka - angka Presentasi, untuk itu kita akan melihat apakah Presentasi itu mengikuti laju peningkatan program yang di tuangkan dalam LKPJ itu atau tidak.

Mengakhiri komentarnya, Nelson beharap Pemerintahan yang tidak harmonis seperti ini jangan lagi terulang pada pemerintahan - pemerintahan berikutnya. 

" Saya mengkritik pedas saudara Bupati untuk tidak mengabaikan fungsi seorang Wakil Bupati, namun seyogyanya Saudara Bupati dapat mengemas secara baik Pemerintahannya sehingga Bisa berakhir dengan Baik. 

Mengapa awalnya mereka datang dan menunjukkan bahwa ini lah Kita, namun hingga LKPJ Terakhir ini sama sekali Tidak ada wakil Bupati, itu artinya ada ketidakharmonisasi untuk itu saya berharap pemerintahan ini bisa di akhir secara baik sehingga tidak menimbulkan penilaian Publik dan juga tidak membuka ruang bagi kita yang ingin Maju sebagai wakil bupati misalnya. 

"Meski hasil survei tinggipun kita tidak akan berani menjadi wakil sebab kita berkaca pada pemerintahan kali ini," ujar Lethulur.(AM)