Seira, malukuupdate.com,-Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta untuk membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Yamdena dengan Pulau Seira, di kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

"Kami minta Kementerian PUPR untuk mengintervensi pembangunan jembatan penghubung dari Batu Putih (Pulau Yamdena) ke Pulau Seira. APBD KKT kecil sehingga tidak bisa membangunnya," kata Wakil Ketua DPRD KKT, Jidon Kelmanutu usai menghadiri peringatan HUT ke-75 republik Indonesia (RI) di Kecamatan Wermaktian, Senin (17/8).

Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut dapat berdampak mempermudah akses transportasi serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di kecamatan Wermaktian di masa mendatang.

Baca Lainnya :

• Polres Aru Salurkan Bantuan Sembako Kepada Warga Dhuafa1
• Belasan Warga Disemprot Disinfektan Dan Jalani Karantina0
• Gunakan Tas Noken, Satu ASN Di Malra Didatangi Aparat Keamanan0
• Hasil Audit BPK Temukan Pembangunan Gedung SMPN 2 Namtabung Fiktif0
• Pemkab KKT Mulai Bangun Puskesmas Afirmasi Selaru 0

Dia mengatakan, mata pencarian utama masyarakat di kecamatan Wermaktian adalah nelayan, dan rumput laut menjadi salah satu komoditi unggulan terbesar dari kecamatan tersebut untuk KKT, namun masyarakat kesulitan memasarkannya dikarenakan kesulitan akses transportasi.

Biaya transportasi dari kecamatan Wermaktian ke ibu kota kabupaten tergolong tinggi, sehingga keberadaan jembatan penghubung dapat memperpendek rentang kendali distribusi, dan mengurangi biaya transportasi yang tergolong tinggi.

Selain jembatan, menurut Jidon, masalah pasokan listrik juga dirasakan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan tersebut.

"Masalah listrik di Wermaktian ini bisa dibilang 'mati - bangkit' karena hanya menyala enam jam sehari, itu pun malam hari," katanya.

Karena itu dia meminta pemerintah Pusat, khususnya Kementerian ESDM serta Komisi VII DPR-Ri untuk memperhatikan masalah tersebut.

Bahkan, katanya tidak hanya kecamatan Wermaktian, tetapi hampir di semua kecamatan di KKT pasokan listrik masih sangat terbatas.

Kecamatan Meyano Utara misalnya, juga cuma menyala di malam hari, sedangkan di Kecamatan Wuar Labobar dan Molomaru yang sangat jauh dari ibu kota kabupaten, tidak ada fasilitas listrik dan air disana. 

"Persoalan ketersediaan listrik ini tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten, tetapi juga provinsi dan Pemerintah Pusat. Kami berharap ada dinergitas antara anggota DPRD kabupaten, provinsi maupun pusat untuk menyiapkan fasilitas kelistrikan yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Fasilitas pendukung 

Selain infrastruktur, Jidon juga menyoroti belum tersedianya sejumlah fasilitas pendukung di Kecamatan Wermaktian, diantaranya rumah dinas untuk Camat, Sekcam maupun pegawai lainnya yang hingga kini belum dibangun.

Pemkab seharusnya sudah mulai merencanakan pembangunan rumah dinas Camat, sekcam dan pegawai di kecamatan tersebut.

"Jangan beda-bedakan kecamatan satu dengan lainnya. Harus ada pemerataan dari segi fasilitasnya, sehingga siapa pun yang datang bertugas di Kecamatan Wermaktian dapat betah untuk tinggal dan berkarya membangun daerah ini," katanya.

Begitu juga Puskesmas rawat inap yang hingga saat ini belum dialiri listrik maupun air bersih, padahal sudah difungsikan untuk pelayanan kesehatan, khususnya rawat inap pasien.

"Bagaimana pelayanan di puskesmas dapat ditingkatkan dan fasilitasnya dapat difungsikan jika tidak ada aliran listrik maupun air bersih untuk menunjang aktifitasnya," ujarnya.

Karena itu dia meminta instansi teknis terkait untuk segera memasang aliran listrik dan instalasi air bersih di fasilitas kesehatan itu, termasuk membangun rumah dinas sehingga dokter yang bertugas tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengontrak rumah serta betah di tempat tugasnya.

Demi keamanan, dia juga meminta pemkab KKT untuk membangun pagar keliling untuk mengamankan fasilitas kesehatan yang baru dibangun tersebut, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat dapat dioptimalkan.

"Untuk pembangunan fasilitas yang lain dapat didorong dengan menggunakan dana desa yang ada. Saya berharap pemerintah desa dapat berivonasi memanfaatkan dana yang tersedia untuk menggenjot kemajuan pembangunan di desanya masing-masing," demikian Jidon Kelmanutu. (*)