- Wakili DPRD Se-Indonesia, Ketua DPRD Maluku Beri Sambutan Dalam Acara Ramah Tamah Retret di Magelang
- Berbagi Kasih, Rutan Ambon Salurkan Bantuan untuk Keluarga Warga Binaan
- Gelar Razia di Rutan Ambon, Plt Karutan : Hasilnya Seluruh Tahanan Nihil dari Narkoba dan HP
- Jaga Stabilitas Kamtib di Rutan, Plt Karutan Ambon Tingkatkan Pengawasan Wartelus
- Majelis Taklim AL Musyawarah Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Bagi - Bagi Takjil ke Masyarakat
- Farhatun Samal Resmi Jabat Sekwan Defenitif DPRD Maluku
- Dukung Program Swasembada Pangan Nasional, Polsek Waisarissa Gelar Kegiatan Panen Daya Jagung di Des
- Fraksi PAN Amanat Persatuan Minta Pinjaman Daerah Harus Adil dan Merata
- Irawadi Dorong Percepatan Akselerasi Pembangunan di Maluku
- Sekretaris DPRD Maluku Resmi Dikukuhkan Jabat Wakil Ketua I ASDEPSI
Gelar Rakor Penurunan Stunting Walikota : Penghambat Intervensi Kebijakan Adalah Ego Sektoral

Ambon, MalukuUpdate.com,- Gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting, Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengungkapkan, ego sektoral merupakan salah satu faktor yang menghambat percepatan penurunan stunting.
"Ego sektoral merupakan salah satu faktor penghambat intervensi kebijakan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting," ujar Walikota.
Olehnya, Ia menaruh harapan besar kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dan juga Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lainnya agar dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya penurunan stunting, karena salah satu faktor penghambat intervensi kebijakan kita adalah ego sektoral.
Baca Lainnya :
- Wattimena Buka Resmi Kegiatan Nikahan Massal di Negeri Tawiri0
- Harga Sembako di Pasar Namlea Jelang Bulan Ramadhan Stabil0
- Tinjau Puskesmas Perawatan Geser Widya : Pola Asuh Anak Juga Pengaruhi Gizi Buruk0
- Warga Batuley Ngaku Kecewa Dengan Kepemimpinan Ambo Djonler0
- Program Polwan Masuk Desa, Dua Wilayah Kecamatan Seram Barat Jadi Lokasi Utama 0
Dirinya mengungkapkan, ego sektoral biasa terjadi di lingkup pemerintahan apabila ada pelimpahan kewenangan dalam hal stunting dari Dinkes ke DPPKB.
“Ini hal yang biasa terjadi di lingkup pemerintahan, ego sektoral yang membuat tidak dapat saling menolong, saling membantu, bahkan ada yang dengan sengaja membuat agar yang lain tidak berhasil, ini catatan keras bagi OPD di lingkup Pemkot,” katanya.
Menurut dia, apa yang diungkapkan bukan tanpa alasan, sebab selalu saja terjadi perbedaan pendapat antar OPD dalam upaya penurunan stunting, padahal target penurunan stunting Nasional yakni dibawah 14 persen di tahun 2024 kian dekat.
“Kota Ambon masih berada di angka 21,1 persen, dan tinggal satu tahun lagi untuk dapat memenuhi target, oleh karena itu saya menantang semua pemangku kepentingan untuk dapat mencapai target nasional yang ditetapkan,” kata dia.
Olehnya, Walikota berharap melalui rakor ini dapat dirumuskan kebijakan intervensi dalam percepatan penurunan stunting. Sebabf Kota Ambon cukup tertinggal dari Kabupaten/Kota lainnya dalam presentasi penurunan stunting
“Rakor ini menjadi wadah dan wahana untuk minimal dapat menyamakan presepsi dalam merumuskan langkah konkret penurunan angka stunting, tahun 2022 Kota Ambon turun 0,7 persen menjadi 21,1 persen, ini angka yang kecil dibandingkan dengan penurunanan di Kabupaten/Kota lain di Maluku,” ucap dia.(**)











