Ambon, MalukuUpdate.com,- Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena meminta kepada semua ASN Kota Ambon untuk sedikit bersabar sebab bukan di sengaja untuk belum membayar TPP ASN namun sementara dalam proses dan hari Senin, Kepala BPSDM, BPKAD dan Bagian Organisasi ke Kemendagri untuk urusan tahap akhir.

"Apa yang kami lakukan ini semata-mata untuk meningkatkan pendapatan bapak dan ibu ASN diluar gaji pokok.Dan, hari Senin Kepala BPSDM, BPKAD dan Bagian Organisasi akan ke Kemendagri lagi untuk mudah-mudahan ini urusan tahap akhir yang bisa segera disetujuinya usulan kita,” ungkap Penjabat.
Dirinya memahami sungguh bahwa ASN Pemkot terus bertanya-tanya terkait TPP. Namun yang pasti kebijakan Pemkot sudah jelas bahwa TPP ASN dinaikkan dan disesuaikan dengan kelas jabatan.
Dikatakan, kebijakan Pemkot dalam menaikkan TPP di tahun ini sudah dilakukan dan sementara mengurus persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia juga mencontohkan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku saat dua atau tiga tahun lalu dilakukan hal yang sama. Dimana sampai bulan Agustus baru ASN mendapat penyesuaian TPP. Artinya dari Januari sampai Agustus tidak dapat TPP sebab menunggu penyesuaian, nanti baru didapat Rapelan.

“Jadi sekali Rapel itu tujuh bulan. Tinggal dihitung sesuai kelas jabatan. Artinya maksud cerita ini dibagi supaya bapak/ibu ASN di Pemkot Ambon sabar, sebab kami bukan sengaja untuk belum membayar TPP ASN,” jelasnya.

Baca Lainnya :

• Polwan Masuk Desa Kembali Sambangi Dua Kecamatan Dalam Sehari0
• Gelar Rakor Penurunan Stunting Walikota : Penghambat Intervensi Kebijakan Adalah Ego Sektoral0
• Wattimena Buka Resmi Kegiatan Nikahan Massal di Negeri Tawiri0
• Harga Sembako di Pasar Namlea Jelang Bulan Ramadhan Stabil0
• Tinjau Puskesmas Perawatan Geser Widya : Pola Asuh Anak Juga Pengaruhi Gizi Buruk0

Menurutnya, penganggaran TPP hari ini telah disesuaikan dengan tujuan menaikan TPP yaitu sesuai kelas jabatan. Sehingga jika dibayarkan berdasarkan hitungan TPP lama, itu akan semakin menyulitkan pengurusan kenaikan TPP di lingkup Pemkot Ambon.

“Tapi tinggal pilih mana. Kalau mau tetap katong setop pengurusan di Kemendagri lalu katong bayar per tiga bulan. Tapi kalau mau sabar, kita tunggu persetujuan itu keluar baru bapak/ibu terima Rapel. Bisa beli kulkas, TV, sepeda motor, senang itu, tidak akan rasa kecewa,” urainya.

Oleh sebab itu Wattimena berharap, jangan ada lagi ASN yang keluhkan masalah tersebut apalagi di media sosial (Medsos).(**)