Ambon, Malukuupdate-Aktivitas pembangunan 'Gedung Siluman' di lokasi pengeringan seputaran kawasan Tapal Kuda Airsalobar telah menimbulkan aksi protes masyaraat sekitar.

Pasalnya, aktivitas pembangunan yang tidak jelas peruntukannya itu telah menutup tempat-tempat bermain anak-anak maupun tempat rekreasi untuk masyarakat dan terindikasi tidak mengantongi ijin resmi dari pemerintah Kota Ambon.

Warga mengatakan pembangunan gedung siluman karena tidak jelas yang akan dibangun itu untuk tempat apa, sehingga mereka menuntut Gubernur Maluku dan Walikota Ambon segera memberhentikan aktivitas pembangunan di wilayah 'Pengeringan' Tapal Kuda Air Salobar Pulau Ambon.

Baca Lainnya :

• Pekerjaan Talud Penahan Ombak di Desa Wangel Asal-Asalan4
• Satu Casis SIPSS Polda Maluku Dinyatakan Lolos1
• Bupati kepulauan Tanimbar Himbau Semua Pihak Tidak Saling Menyalahkan0
• Pemkot Tual Dapat Bantuan Bus sekolah Dari Kemenhub0
• Kapolda Maluku Ikut Courtessy Call Kapolri Dengan Ketum Muhammadiyah0

Ketua Umum Forum Masyarakat Maluku (FORMAMA) di Ambon kemarin mengatakan, aktivitas pembangunan di areal pengeriningan ini jelas-jelas tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Pemkot Ambon.

Bahkan pihak Dinas Kebersihan dan Persampahan Kota Ambon mengakui area itu akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau.

Awalnya, area pengeringan yang dilakukan Pemkot Ambon itu akan dijadikan salah satu 'pusat rekreasi' masyarakat kota Ambon. Dan, itu yang diketahui oleh masyarakat. Tetapi, pada kenyataannya tidak terlhat seperti itu.

Sehingga, wajar persoalan ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat dan secara otomatis melahirkan kecurigaan. Karena, tidak ada pihak yang berkompeten untuk menjelaskan secara transparan perihal pengalihan fungsi area 'pengeringan' tersebut.

Sebenarnya, ini adalah moment baik bagi Gubernur Maluku atau Walikota Ambon untuk memulihkan 'citra' keduanya yang sedang terpuruk di mata masyarakat Maluku saat ini.

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Gubernur Maluku atau Walikota Ambon agar berpihak kepada masyarakat dengan menunjukkan sikap tegas untuk stop pembangunan di Tapal Kuda. (*)