Saumlaki, malukuupdate.com Melihat Kondisi Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang rawan akan tindak pidana korupsi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Saumlaki Bersama Organisasi Pemuda Pancasila, LP- KPK dan KPK - Tipikor Gelar Demonstrasi sebagai bentuk sosial kontrol terhadap pelaku - pelaku Berdasi tersebut. 

Ketua Cabang GMKI dalam oratornya menyatakan bahwa pihaknya Tak heran jika Tanimbar hari ini mengalami degradasi yang begitu memprihatinkan. Praktek - praktek kotor (korupsi) tersebut telah melahirkan peradaban baru bagi kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan mengalami devisit keuangan daerah hingga ratusan milyar rupiah. 

Baca Lainnya :

• Fatlolon : Selama Menjabat, Justeru Ada Peningkatan Kesejahteraan ASN0
• Sidang Lanjutan Tagop Soulissa dan Jonh R. Kasman0
• Gubernur Murad Sambut Kedatangan Ketua KPU RI di Bandara Pattimura0
• Penjabat Sekda Sadali Ie Buka Rakerda BPD HIPMI Maluku0
• Pemprov Maluku Launching Budaya Kerja ASN Berakhlak0

Hal tersebut pula menjawab kontribusi defisit berimbas menjerumuskan masyarakat pada angka kemiskinan tertinggi untuk wilaya Maluku". Ujar Jekson sembari mengatakan Sepertinya Korupsi telah berjamur di Tanimbar. 

Selain Ketua Cabang Jekson Batbual, Nikolas Frets Besitimur selaku ketua KPK Tipikor dalam oratornya didepan Kejaksaan negeri Saumlaki mengutuk tindakan pejabat berdasi yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian negara. Selain itu dirinya juga mengatakan bahwa Visi misi Pemimpin Sebelumnya hanya merupakan rekayasa politik semata. 

" Kami mendukung penuh Kerja Kejaksaan Negeri untuk mengusut tuntas tindak pidana korupsi yang melibatkan Pejabat Publik Tanimbar, Visi misi Sehat, cerdas dan berwibawa hanya merupakan rekayasa politik yang dibuat" Tandas Besitimur

Usai menyampaikan aspirasi, delegasi Pendemo kemudian berkesempatan menyatakan dan menyerahkan pernyataan sikap mereka secara langsung kepada Kepala Kejaksaan negeri Saumlaki Gunawan Sumarsono.

" Kami mengucapkan terimakasih kepada basudara sekalian atas tuntutan berupa dukungan kepada kami, setelah kami melakukan pemeriksaan ternyata jumlah dana yang dikelola BPKAD cukup besar sekitar 9 miliar lebih dan kita ditemukan 179 dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dan 1.987 berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah. 

Kami bukanya lambat namun Dokumen tersebut harus kami periksa dan telusuri satu-persatu sehingga dapat menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi dalam perkara ini." Ujar Kejari

Lebih lanjut Kejari menjelaskan bahwa pihaknya kini lebih terbantukan dengan Kolaborasi yang terjalin dengan Pihak Inspektorat Daerah setempat.

" Kami juga mendapatkan dukungan dari Inspektorat Daerah Kepulauan Tanimbar sehingga dapat berkaloborasi mempercepat pelaksanaan pemeriksaan. Kami mohon teman-teman dapat bersabar karena sampai saat ini kami belum menetapkan tersangka" Harap Kejari. (AM)