Tiakur, malukuupdate.com,-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melantik 41 Relawan demokrasi yang bertugas sebagai corong untuk menyosialisasikan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2020.

Pelantikan dilaksanakan Ketua KPU MBD Yakob Alupaty Demny di Tiakur, Sabtu (17/10) berdasarkan SK KPUD setempat Nomor: 68/PP.04.2-Kpt/8108 KPU-Kab/X/2020 tentang pembentukan relawan demokrasi dalam pemilihan Bupati - Wakil Bupati MBD tahun 2020. 

Ketua KPUD Alupaty Demny menegaskan 41 relawan demokrasi yang baru dilantik dalam konteks lokal merupakan "marinyo pilkada" yang akan bertugas sebagai perpanjangan tangan atau corong penyelenggara.

Baca Lainnya :

• Kejari Tual Kerja Marathon Ungkap Dugaan Kasus Korupsi0
• Jadi Kepsek di Kepulauan Tanimbar, Tinggal Setor Pelicin Rp10 Juta 13
• Bupati KKT Lantik Kepengurusan 2 Anak Perusahaan BUMD PT Tanimbar Energi0
• Warga Kota Dobo Komitmen Menangkan Pasangan KAKA1
• Masyarakat Menilai Pasangan JOIN Sukses Bangun Aru0

Tugas marinyo pilkada, katanya untuk tabaos (menyuarakan) kepada masyarakat di kabupaten tersebut bahwa KPUD dan jajarannya siap melaksanakan pilkada serentak 9 Desember 2020  secara damai, jujur, adil dan bersih dari segala pelanggaran, mulai dari ujung Pulau Maresela hingga Ustutun.

Selain menyuarakan pilkada damai, relawan demokrasi juga bertugas menyosialisasikan tahapan Pilkada dengan penerapan protokoler kesehatan Covid -19 pada 9 Desember 2020. 

"Tugas relawan demokrasi tidaklah mudah karena harus menguasai visi - misi KPU harus dikuasai sehingga dapat menyuarakan kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan berasal dari KPU bukan pesan yang didapat di jalanan dan orang tertentu atau dari pasangan calon bupati - wakil bupati tertentu dan tim suksesnya," tandasnya.

Relawan demokrasi juga diminta menyuarakan pesan pembangunan demokrasi yang damai dan santun pada pilkada serentak 9 Desember mendatang, sekaligus meyakinkan masyarakat di wilayah itu bahwa pesta demokrasi akan berjalan aman, lancar dan damai.

Para relawan juga diingatkan untuk tidak memanfaatkan media sosial mereka untuk berpolitkk praktis maupun memihak kepada salah satu pasangan calon, karena media sosial mereka telah didaftarkan ke KPU untuk diawasi.

"Salah satu dari tiap relawan demokrasi di tiap kecamatan akan direkomendasikan KPU untuk menjadi anggota KPPS, sehingga statusnya sebagai penyelenggara dengan atasan langsung adalah KPUD MBD," tandasnya. (JW)