Saumlaki, malukuupdate.com,-Sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai menuai kritikan dan meresahkan sejumlah pihak, terutama dalam seleksi dan pengangkatan Kepala Sekolah (Kepsek).

"Untuk jadi Kepsek tinggal setor Rp10 juta untuk oknum tertentu saja, maka bisa dipastikan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan akan keluar," ujar sejumlah guru yang tidak ingin namanya disebutkan kepada media ini, Sabtu (17/10).

Menurut para guru praktek "uang pelicin" dalam pengangkatan para Kepsek di seluruh kecamatan di Kepulauan Tanimbar, bukan lagi merupakan rahasia, karena praktek tersebut sudah berlangsung sejak lama.

Baca Lainnya :

• Bupati KKT Lantik Kepengurusan 2 Anak Perusahaan BUMD PT Tanimbar Energi0
• Warga Kota Dobo Komitmen Menangkan Pasangan KAKA1
• Masyarakat Menilai Pasangan JOIN Sukses Bangun Aru0
• HIMAPEL KKT Lakukan Aksi Demonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Maluku1
• Diskominfo Maluku Sosialisasi Internet Sehat Dan Hoax Di SD Negeri 3 Tial0

Sejumlah Oknum di Dinas Pendidikan Kepulauan Tanimbar yang diduga kuat melakukan praktek Korupsi dan Kolusi tersebut yakni Sekretaris Dinas Pendidikan "KF" serta Kabid SMP berinisial "JB".

"Guru yang mengikuti seleksi calon Kepsek hanya tingal menyerahkan pelicin Rp10 juta kepada keduanya, maka dipastikan SK pengangkatannya segera diproses," ujar para guru.

Bahkan menurut mereka, beberapa orang guru yang hanya berpendidikan Diploma juga bisa lolos diangkat dan dilantik menjadi Kepsek, karena selain memiliki hubungan kekeluargaan mereka juga menyerahkan uang pelicin Rp10 juta kepada kedua oknum tersebut.

"Bagaimana pendidikan di Kepulauan Tanimbar bisa maju kalau oknum-oknum di Dinas Pendidikan terus menerapkan praktek-praktek tidak terpuji seperti ini. Bupati Petrus Fatlolon harus segera mengambil tindakan untuk membenahi dan menyelamatkan dinas ini dari ulah oknum-oknum tidak bertanggungjawab," ujar mereka.

Tidak hanya itu ulah kedua oknum di Dinas Pendidikan ini. Keduanya juga sudah berulang kali dilaporkan karena memanfaatkan kekuasaannya untuk "memalak" para Kepsek baik yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) maupun yang sudah definitif, demi memperkaya dirinya sendiri.

Sejumlah Kepsek kepada media ini beberapa waktu lalu juga sempat mengeluh karena mereka sering diminta memberikan sejumlah uang oleh KF dengan dalih sebagai kompensasi atau imbalan karena telah membantu proses penerbitan SK pengangkatan mereka sebagai kepsek.

Beberapa Kepsek yang menjadi korban mengaku gerah dan terganggu dengan aksi "memalak" KF, karena tindakan tidak bermoral itu itu bukan sekali saja, tetapi berkali-kali.

"Bahkan baru-baru ini para Kepsek diminta mengumpulkan uang untuk biaya perayaan ulang tahun KF pada 9 Mei 2020. Ini kan sudah tidak bisa dibenarkan," ujar sejumlah Kepsek.

Permintaan uang untuk perayaan HUT KF tersebut dilakukan melalui Kepala UPTBS Dinas Pendidikan di masing-masing kecamatan.

Beberapa kepsek juga mengaku sudah berulang kali diminta uang pulsa oleh kedua oknum tersebut dan mereka tidak berdaya untuk menolaknya.

KF yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bupati Petrus Fatlolon, sebelumnya bertugas sebagai pegawai di Kantor Agama (pegawai vertikal) karena latar belakang pendidikannya sebagai sarjana Filsafat (S.Fil).

Namun KF kemudian ditarik dan dilantik sebagai Sekretaris pada Dinas Sosial KKT. Ia bertugas di Dinas Sosial hampir setahun, kemudian dimutasi sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan KKT hampir mencapai setahun. (*)