Ambon, MalukuUpdate.com- Anggota DPRD Maluku asal Dapil Kabupaten Seram Bagian Timur, Alimudin Kolatlena mengingatkan agar pelayanan kepada masyarakat itu tepat sasaran dan harus ada pemerataan serta aspek keadilan dalam porsi kebijakan APBD.

Dikatakan, legisatif sebagai lembaga wakil rakyat hanya memiliki fungsi pengawasan, tetapi yang mengeksekusi kebijakan program pembangunannya adalah pemerintah dalam mensejahterakan rakyat Maluku yang masih tergolong kemiskinan ekstrim pascakemerdekaan RI ke-77 tahun.

Baca Lainnya :

• Gubernur Maluku Pimpin Upacara Peringatan HUT ke-77 Provinsi Maluku0
• DPRD Maluku Gelar Paripurna Istimewa Perayaan HUT Provinsi Maluku ke-770
• Semarakan HUT RI & HUT Provinsi, Pemprov Maluku Gelar Kegiatan Jalan Santai0
• Gubernur Murad Pimpin Upacara Peringatan HUT RI ke-770
• Polisi Akhirnya Ringkus Suami Pembunuh Isteri Di Nuruwe0

Jadi intinya kewenangan DPRD hanyalah mengawal program dan kebijakan pemerintah daerah, sementara eksekusi kebijakan ada di tangan eksekutif.

Meski dibilang saat ini Indonesia sudah mencapai usia 77 tahun merdeka, namun Maluku yang merupakan salah satu provinsi yang sudah berdiri saat Indonesia merdeka namun masih berlabel miskin ekstrim, apalagi dengan disparitas pembangunan yang masih tebang pilih.

Bahkan, pembagian kue pembangunan ke-11 kabupaten/kota di daerah ini masih jauh dari yang diharapkan.

Dijelaskan, konektivitas antarpulau juga masih terhalang rentang kendali sehingga mengakibatkan roda perekonomian ke pelosok-pelosok tidak terdistribusi dengan baik.

"Kalau kita lihat, masyarakat Maluku hingga kini belum sepenuhnya merasakan arti merdeka dalam pembangunan," katanya.

Contohnya dalam struktur APBD, belum terlihat anggaran daerah dibagi secara proposional, bahkan belum menyentuh wilayah-wilayah yang memang membutuhkan sehingga pemerintah harus mampu melihat dan memilah, mana pembangunan yang urgensi dan diprioritaskan. (*)