Ambon, malukuupdate.com

Proyek infrastruktur di kabupaten kepulauan Tanimbar (KKT), antara lain jalan dan air meninggalkan banyak persoalan, pasalnya tiga tahun berlalu harga material warga dan upah pekerja belum kunjung di bayar dengan total akumulasi sebesar 8 Miliar.

Baca Lainnya :

• Ekonomi Tumbuh, Pengangguran dan Kemiskinan Turun Signifikan0
• Antisipasi Unjuk Rasa Polres Kepulauan Tanimbar Gelar Apel Kesiapan. 0
• Sianressy , Dasfamudi Pimpin Personil Gabungan Polri Gelar Patroli di Desa Watmuri0
• Maluku Masuk Tahap Pertama Penerapan TV Digital oleh KemenKominfo0
• Gandeng TNI dan Brimob Polres Tanimbar Gerak Cepat redam situasi konflik Antar Desa. 0

Kepada Media ini, Selasa (12/04/2022)

Ketua komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra menyatakan.

"Beberapa proyek di KKT dikerjakan menggunakan anggaran APBD kurang lebih Rp 40 miliar. Namun hingga saat ini, hak-hak masyarakat terkait harga material maupun upah kerja ditinggalkan begitu saja oleh pihak perusahaan," beber Rumra

Hal Ini berdasarkan aspirasi masyarakat, yang disampaikan di sela sela kunjungan safari Ramadhan di KKT, dan itu juga saya temukan di tiga desa.

Namun hingga saat ini, sebut Rumra Bupati Petrus Fatlolon terkesan diam dengan masalah ini. Padahal, sebagai pimpinan, bupati harus keluar dan menjelaskan kepada masyarakat terkait kapan harga material dan upah kerja direalisasi atau dilunasi.

"Sebab Pak Bupati pasti tahu siapa kontraktornya atau pengusahanya, kami minta Pak Bupati keluar dan jelaskan supaya masyarakat bisa tahu kepastiannya seperti apa," pintanya

Selain itu, DPRD KKT juga harus pro aktif terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Jangan terkesan diam sebab ini masalah yang sudah cukup lama, kit dipilih untuk berbicara kepentingan rakyat.

"Kan kasian, di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini, wakil rakyat harus hadir. Itu hak mereka. Jangan diam dan biarkan mereka dalam ketidakpastian," tegasnya

Rumra menegaskan, DPRD KKT bersama pemkab KKT harus menyelesaikan semua masalah yang ada sebelum masa jabatan Bupati Fetrus Fatlolon berakhir.

"Ini harus dituntaskan sebelum jabatan pak Fetrus berakhir. Paling tidak, berakhir lah dengan membawa pesan dan kesan yang baik di masyarakat. Jangan apatis dengan persoalan rakyat," Tutup Rumra sembari berharap. (AM)