Ambon,malukuupdate.com - Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021,  ekonomi tumbuh dan  dibarengi dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan yang sangat signifikan di daerah ini.

Penjelasan gubernur disampaikan dalam sambutan tertulis dibacakan Wagub Barnabas Orno saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku 2021 dalam rapat paripurna DPRD Maluku, Senin (11/4/2022).

Baca Lainnya :

• Antisipasi Unjuk Rasa Polres Kepulauan Tanimbar Gelar Apel Kesiapan. 0
• Sianressy , Dasfamudi Pimpin Personil Gabungan Polri Gelar Patroli di Desa Watmuri0
• Maluku Masuk Tahap Pertama Penerapan TV Digital oleh KemenKominfo0
• Gandeng TNI dan Brimob Polres Tanimbar Gerak Cepat redam situasi konflik Antar Desa. 0
• Lakukan Safari Ramadhan di Salahutu, Gubernur & Istri Bagikan Paket Sembako0

"Berbagai indikator menunjukan perbaikan. Ekonomi tumbuh sebesar, 5,33 persen year on year. Pertumbuhan ekonomi juga diikuti oleh penurunan angka pengangguran terbuka mencapai 6, 93 persen dari 7, 57 persen. Begitu juga penurunan angka kemiskinan secara signifikan dari 17, 99 persen menjadi 16, 30 persen," kata Orno.

Gubernur mengatakan, penurunan kemiskinan tersebut terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan terbesar pula diseluruh Indonesia.

"Begitu juga indeks pembangunan meningkat dari 69, 49 persen menjadi 69, 71 persen. Dan dimensi standar hidup layak meningkat dari 8, 73 juta rupiah per tahun 8, 77 juta per tahun.

Orang pertama didaerah ini mengakui, berbagai kemajuan ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi dan  DPRD Provinsi Maluku, menetapkan APBD 2021 sebagai instrumen penggerak pembangunan. "Dimana pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 3, 30 triliun.

Tereleasasi sebesar Rp 3, 27 triliun atau 98, 91 persen. Sementara pada sisi belanja daerah, ditetapkan sebesar 4, 15 triliun tereleasasi sebesar Rp 3, 82 triliun atau sebesar 91, 95 persen,"paparnya.

Dikatakan, APBD yang digambarkan seluruhnya telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh OPD lingkup Pemprov Maluku.

"Selurun pencapaian yang baik diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama daerah. Dan indikator kinerja kunci, serta output dari seluruh kegiatan. Kami laporkan dalam dokumen LKPJ tahun anggaran 2021 yang akan kami serahkan," terangnya.

Dia mengkui, setelah ini dewan akan membahas secara internal terhadap dokumen Laporan tersebut."Untuk itu, rekomendasi yang konstruktif sangat  diharapkan sebagai masukan kepada pemerintah daerah, dalam meningkatkan kemajuan daerah, melalui peningkatan dibidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya,"pungkasnya. (Diskominfo Maluku)