Dobo,malukuupdate.com - Untuk menyelesaikan berbagai persoalan BBM di Kabupaten Aru khususnya masalah kelangkaan, Harga, Jatah, maupun memberantas Mafia minyak, Komisi II DPRD setempat melakukan rapat dengar pendapat dengan stakeholder terkait.

Rapat tersebut berlangsung pada Rabu, 11 Mei 2022 dengan mengundang 

Baca Lainnya :

• Wagub Pimpin Upacara Ziarah Peringati Hardiknas di TMP Kapahaha0
• Pasangan Murad-Orno serius bangun Maluku melalui Pembangunan Jalan, Jembatan dan Talud 0
• Penjualan Kupon Putih Di Diobo Gunakan Printer Terkoneksi Bluetooth0
• Lantik D. Amarduan Jadi Kades Werain Bupati KKT Serahkan Sejumlah Bantuan0
• Satu Warga Ditemukan Tewas Dalam Rumah Kosong0

pimpinan Pertamina, Kadis Disperindag, Kadis Perikanan, Pimpinan SPBU dan para agen penyalur minyak maupun Pangkalan yang ada Kabupaten Aru. 

RDP tersebut didibuka Ketua Komisi II Reymon Gandakary dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Dominggus Lengam dan Ingke Wisman. Sementara Anggota Komisi II DPRD yang hadir adalah Hery Laelaem, Yacobus Kasiuw, Usman Labou, Filemon Laklaka.

Rapat tersebut masih saja terjadi persoalan kelangkaan BBM dan penyalurannya.

Kepala Pertamina Dobo Efrain Pamuso mengakui bahwa stok minyak tanah maupun BBM lainnya cukup, dan jika terjadi kelangkaan, itu akibat kesalahan dalam pendistribusian atau penyaluran.

Sebenarnya tidak ada masalah pada pangkalan karena distribusi ada tanggungjawab pihak Pertamina dan agen.

Selain itu, untuk HET sudah dibicarakan ketika pasar murah kemarin karena penyaluran bukan tanggungjawab pemda, namun merupakan tanggungjawab Pertamina dan agen, pangkalan merupakan penerima terakhir jadi tidak wajar kalau terjadi kenaikan harga.

Memang saat ini, Aru masih menggunakan SK tahun 2008 tentang HET, dan atas rekomendasi komisi ll nantinya kedepannya akan direvisi SK ini.

Pimpinan Rapat Komisi II Dominggus Lengam mengakui Memang saat ini, Aru masih menggunakan SK tahun 2008 tentang HET, dan komisi ll akan mengusul untuk direvisi kembali SK tahun 2008 tersebut dengan memperhatikan jangkauan masing masing wilayah dan  mafia mafia minyak harus di berantas. 

Sementara itu Kadis Disperindag Bet Adjas akui draf HET harga tertinggi sudah disiapkan pada setiap kecamatan sehingga akan di tentukan harga masing- masing.

Dan  saat ini berdasarkan laporan setiap pangkalan harga minyak tanah berfariasi berdasarkan harga transportasi baik motor laut maupun ojek.

Seperti, di Kecamatan Aru Tengah (Benjina) Rp 5000 /liter, di Kecamatan Aru Utara Marlasi juga Rp 5000, sementara untuk kecamatan Aru Selatan Utara Tabarfane Rp7000/liter sama dengan di Kecamatan Aru Tengah Selatan (Mesiang, Longgar Apara, jambu air dan sekitarnya). Sedangkan di Kecamatan Kobamar Rp6000 /liter.

Dari pengakuan para pangkalan mitan bahwa harga ini terpaksa dinaikan karena dikalkulasikan dengan biaya transportasi  laut.

Sementara untuk masalah petralite di wilayah Aru pihak SPBU mengakui distribusinya tidak sesuai dengan kuota BPH Migas.

Pasalnya, berdasarkan kuota BPH Migas, SPBU Compact Labodo mendapat jatah 3.167 kilo liter/tahun atau sekitar 263.9 kilo liter/bulan, namun kenyataan yang diterima hanya 150 kilo |iter/bulan.

Jika demikian ada sisa 1.367 kli liter sesuai kuota BPH Migas tidak tahu kemana.

Itu artinya dalam setahun itu hanya 1.800 kilo liter perwakilan SPBU Compact Yeni

Sementara untuk SPBU Reguler Razyid mendapat jatah 2.383 kilo liter/tahun, sementara kenyataanya perhari hanya 10 kilo liter.

Wakil Ketua Komisi II Ingke Wisman yang saat memimpin rapat  berbagai pertanyaan kepada Efrain Pamuso sebagai pimpinan Pertamina seputar kuota minyak yang tidak sesuai dengan perintah dari BPH Migas, namun pihak Pertamina Dalam hal ini kepala Pertamina dengan enteng mengatakan, terkait jatah atau kuota itu merupakan tanggungjawab Pertamina Ambon, sebab pihaknya hanya menjalankan putusan dari Ambon.

"Kami sudah tanya ke Pertamina Ambon, namun mereka menjawab kalian hanya jalankan saja," katanya.

Dan di akui untuk stok minyak tanah cukup Sedangkan pertalite dan biosolar subsidi, jika dibilang langka atau krisis, bagi Pertamina stoknya aman hanya kuota subsidi dihitung berdasarkan jumlah penduduk, sehingga seharusnya lebih dari cukup.

Ingke Wisman tegaskan bahwa jangan ada lagi persoalan BBM untuk rakyat baik itu harga maupun stok, sehingga mari kita bicarakan sampai tuntas. (*)