Dobo, malukuupdate.com, - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Diminta untuk segera mengambil tindakan untuk mengendalikan harga beras yang semakin tinggi di wilayah itu.

Baca Lainnya :

• Kades Wahangula Diminta Segera Lunasi Pinjaman Koperasi Rp175 juta0
• Wakil Bupati MBD Buka Resmi Turnamen Catur Dandim Cup-10
• Polres Aru Peringati Hari Kesaktian Pancasila0
• Lanal Aru Lakukan Donor Darah Meriahkan HUT Ke-78 TNI0
• 6 Tersangka Kasus SPPD Fiktif di BPKAD KKT Resmi Huni Hotel Prodeo0

"Pemkab terutama dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Aru harus segera turun tangan mengendalikan harga beras yang terus meningkat tajam di pasar maupun toko-toko di Dobo," ujar sejumlah warga kepada media ini di Dobo, Senin (16/10/2023).

Menurut mereka, kenaikan harga beras dapat mempengaruhi harga pangan secara keseluruhan, termasuk berdampak  pada kebutuhan masyarakat secara luas.

Kenaikan harga beras sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat, ujar warga perlu dicermati secara serius oleh pemerintah daerah untuk segera diatasi.

Saat ini 15 kilogram beras dijual di kota Dobo dengan harga Rp230.000 per karung, atau naik Rp25.000 dari harga sebelumnya Rp205.000.

Menurut warga, langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga beras yakni dengan melindungi masyarakat yang rentan dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk semua warga.

"Perlu penanganan secara cepat oleh pemerintah agar tidak berdampak signifikan kepada masyarakat,termasuk kenaikan harga pangan lainnya," ujar warga.

Warga juga meminta perhatian Pemkab Kepulauan Aru Pemerintah untuk memperhatikan harga komoditas lain yang saat ini juga mulai mengalami kenaikan seperti cabai rawit dan cabai merah.

Selain itu, memantau dan mengawasi stok dan ketersediaan beras di pasar lokal maupun toko dan kios kebutuhan pokok yang sengaja menaikan harga barang.

"Jika harga komoditas lainnya ikut mengalami kenaikan akibat tingginya harga beras, tentunya akan semakin mempersulit rakyat, terutama masyarakat dari kalangan ekonomi kecil. Hal ini perlu dicegah oleh Pemkab Aru," ujar warga. (*)