Ambon, MalukuUpdate.com- Terjadinya kelangkaan minyak tanah (Mitan) di kota Ambon sehingga terjadi kepanikan di tengah masyarakat membuat komisi II DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat kerja (Raker) bersama PT. Pertamina (Persero).

Rapat kerja dipimpin langsung Ketua Komisi II, Johan Lewerissa didampingi Wakil Ketua Komisi II, Turaya Samal Sekretaris Komisi II, Ruslan Hurasan , serta dihadiri Anggota Komisi II Lainnya yakni, Lucky Wattimury.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Johan Lewerissa, mengatakan sering terjadi kelangkaan Mitan, bukan saja hari ini, namun ditahun lalu juga sering terjadi persoalan yang sama.

Baca Lainnya :

• BKP-BTR Rayakan Idul Adha Bersama Masyarakat0
• Jubir Pemkot Bantah Pakaian Dinas Pj Wali Kota Rp.400 Juta0
• Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Mercy: Ini Hal Penting yang harus Dipahami Masyarakat0
• Cegah Gangguan Kamtibmas di Kota Tiakur, Satuan Samapta Polres MBD Gelar Kegiatan Patroli 0
• Laksanakan Kegiatan Sambang, Polsek Wetar Sosialisasi Kamtibmas di Desa Eray0

Kami sering menerima keluhan dari masyarakat maupun wartawan soal kelangkaan BBM minyak tanah, harga jual dibeberapa tempat tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah,kata Lewerissa.

Hal ini yang membuat kita sering bertanya-tanya, bukan kali ini kita mengundang Pertamina, namun persoalan penimbunan yang terjadi sehingga menimbulkan kelangkaan di masyarakat,bebernya.

Meski begitu, politisi senior dari Partai Herondra ini mengaku, selama ini pihak Pertamina sudah berusaha secara maksimal, mestinya ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota melakukan operasi pasar secara maaof berkaitan dengan penyediaan BBM di Maluku khususnya kota Ambon.

Sementara itu mewakili PT Pertamina Patra Niaga Maluku Aditia Ardi mengaku, masing-masing Kouta untuk agen minyak tanah kami mengacu pada SK BPHI Migas untuk mengatur Kouta , begitu juga untuk agen minyak tanah yang ada di Ambon.

Kouta ini biasanya mengacu pada tahun sebelumnya dia mencontohkan ada Agen Kouta 100 KL dan hanya menyalurkan 90 tentunya Kouta yang tidak terambil itu masih dalam APBN oleh pemerintah.jadi Kouta yang dikeluarkan dari APBN itu jumlah yang diambil oleh agen ketika diaudit oleh BPK itu realisasi yang dikeluarkan, bukan mengacu pada Kouta yang disediakan.

Namun katakanlah ada 10 dari 90 tidak terambil semua biasanya dalam evaluasi keagenan atau kemitraan ada agen yang tidak sesuai akan dilakukan penyesuaian,ungkapnya.(**)