Ambon, MalukuUpdate.com,- Dalam rangka implementasi Satu Data Indonesia Provinsi Maluku melalui Penyusunan Metadata Statistik Sektoral, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, menggelar Rapat Walidata Statistik Sektoral, Selasa (7/3/2023), bertempat di Hotel Marina – Ambon.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Titus Renwarin, yang dihadiri oleh Pihak Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Perwakilan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pejabat Eselon 3 dan 4 Lingkup Dinas Kominfo Provinsi Maluku, beserta pihak terkait lainnya.

Baca Lainnya :

• Wakili Gubernur, Huwae Hadiri Pelantikan & Rakerda IAI0
• Widya Pratiwi Hadiri Wisuda Al-Qur\'an Masal 1.273 S0
• Kapolres SBB Adakan Jumat Curhat Di Pelabuhan Lastetu Desa Kamarian0
• Pemkot Ambon & Pemkab Sukamara Berpeluang Kerjasama di Bidang Perikanan0
• Kunker ke Ambon, DPRD Kabupaten Sukamara Belajar Cara Memelihara Toleransi & Memaksimalkan Sektor Pe0

Gubernur Maluku Murad Ismail, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Renwarin, menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mengapreseasi kegiatan dimaksud, dalam rangka menyamakan persepsi tentang standar data dan metadata statistik sektoral, serta membahas berbagai kendala dan mencari solusi dalam rangka pelaksanaan sistem Satu Data di Provinsi Maluku.

“Disadari sungguh bahwa banyak data yang tersebar di setiap Kementerian, Lembaga Pusat dan Daerah saat ini masih belum terkoneksi secara baik, serta datanya pun berbeda-beda. 

Kebijakan Satu Data Indonesia, merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat, melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang bertujuan memberikan acuan pelaksanaan, dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Tata Kelola Data, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, sebagai wujud nyata tata kelola data yang baik, maka ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses, dan dibagipakaikan antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah,” jelasnya.

Renwarin juga mengatakan, kebijakan Satu Data di Provinsi Maluku telah terimplementasikan melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 80 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku, yang mengatur tentang Tata Kelola Satu Data Provinsi Maluku, dimana salah satunya adalah tugas produsen data untuk menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Provinsi Maluku.

“Metadata merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data,” ujarnya.

Kadis Kominfo itu juga menjelaskan, metadata memegang peranan penting dalam pengelolaan Sistem Satu Data Provinsi Maluku, sehingga diperlukan persamaan persepsi, pandangan dan pemahaman antar OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan saat ini menjadi sarana, untuk menyamakan persepsi dimaksud.

“Saya mengharapkan agar saudara-saudara dapat menerima materi yang diberikan oleh narasumber dengan serius, untuk dapat menerapkannya pada OPD masing-masing. Mari Kita Berkarya Dengan Data untuk Maluku Yang Lebih Sejahtera, Data Mencerdaskan Bangsa,” harap dia. (**)