Ambon, MalukuUpdate.com-Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Maluku menggelar rapat koordinasi (rakor) Keprotokolan se-Maluku Tahun 2022. Rakor yang dipusatkan di lokasi wisata Pantai Namalatu, Kota Ambon, Senin (31/5/2022) dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Maluku, Habiba Saimima di tandai dengan pemukulan tifa, didampingi Kepala Bagian Protokol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Khairrurijal, S.IP, M.Si dan Plt. Kepala Biro Adpim Setda Maluku, Fibra Breemer. 

Hadir sebagai narasumber dalam rakor keprtokolan Tahun 2022, Kepala Bagian Protokol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepala BKD Provinsi Maluku yang diwakili Kabid Mutasi dan Promosi, Richie Huwae dan Plt. Kepala Biro Adpim Setda Maluku.

Baca Lainnya :

• Wagub Orno Hadiri Sertijab Bupati Buru kepada Penjabat0
• Pimpin Apel Perdana, Wali Kota Ambon Peringatkan Kedisplinan Kerja ASN0
• Buronan Enam Tahun Akhirnya Tertangkap Diamankan Di Kudamati, Thomy Wattimena Digelandang Ke LP Dob0
• Tidak Libatkan KPK, Penyidik Kejaksaan Tidak Temukan Bukti SP2D 2018 Di Dinas Pendidikan Aru0
• Maluku Kembali Raih WTP Gubernur : Jadi Motivasi dalam Proses Pembangunan0

Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutan yang disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Habiba Saimima memberikan apresiasi atas pelaksanaan rakor keprotokolan se-Maluku ini. 

Ia menyebutkan, rakor keprtokolan sebagai forum untuk mengevaluasi secara langsung pelaksanaan keprotokolan, menyampaikan  gagasan perkembangan dan permasalahan serta membangun kesepahaman  bersama tentang keprotokolan di Provinsi Maluku.

Untuk itu, mantan Dankor Brimob Polri ini menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan pelaksanaan rakor keprotokolan  se-Maluku. 

Pertama, peran protokoler sangat strategis karena tidak hanya memberikan pelayanan yang prima terhadap pimpinan saja, tapi juga kepada para tamu. 

Dikatakannya, seorang petugas protokol dalam menjalankan tugas kenegaraan, utamanya mendampingi pimpinan pejabat negara, baik presiden, menteri, gubernur, bupati dan walikota dituntut mampu tampil prima. 

“Untuk itu, protokol selain memiliki pengetahuan, juga harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam bertugas,” jelas Gubernur.

Kedua, rakor keprotokolan se-Maluku ini, merupakan momentum yang baik untuk membangun kesepahaman bersama antara para pejabat dan staf yang membidangi protokol  terkait tugas dan fungsi keprotokoleran. 

“Oleh sebab itu, saya berharap para peserta dapat melakukan penataan keprotokolan serta mampu merumuskan langkah-langkah strategis serta program yang bisa dilaksanakan dalam rangka memperkuat kerja-kerja keprotokolan di masa mendatang,”imbuhnya.

Ketiga, protokoler adalah orang yang luar biasa, bekerja tidak mengenal tanggal merah dan libur tetapi selalu eksis mendampingi pimpinan kapan dan dimanapun juga.  

“Protokol tidak semata-mata mengatur sebuah acara tetapi lebih dari itu, di tangan saudara-saudara ini adalah jabatan manajer dalam satu acara,” kata Gubernur.

Olehnya itu, Gubernur berharap, kedepan fungsi dan peran aktual dari para petugas protokol tidak hanya sekedar memperkuat dan melestarikan apa yang telah ada, tetapi harus mampu melahirkan gagasan-gagasan dan langkah-langkah baru terkait dengan  persoalan keprotokolan. 

“Para petugas protokol harus terus mengasah kemampuan, harus memiliki kompetensi, profesionalisme, disiplin, etos kerja tinggi, konsekuen dan konsisten dalam pelaksanaan tugas, guna mewujudkan visi dan misi lembaga publik,’’ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Rakor Keprotokolan se_Maluku Tahun 2022, Faisal Tappa menyampaikan, tujuan dari pelaksanaan rakor keprotokolan ini, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal pelayanan keprtokolan, pedoman dan etika disiplin berpakaian resmi serta begaiamana peran sebagai public speaking dan pembawa acara.

“Rakor ini juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk lebih saling mengenal dan sharing pengalaman tentang keprotokolan,” jelasnya.

Untuk peserta, kata Tappa diikuti oleh pejabat dan staf yang menangani bidang tugas keprotokolan berasal dari 11 kabupaten/kota se-Maluku, TNI, Polri, Kejaksaan dan instansi vertical di Maluku. (Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku)